RELEVANSI SILKROAD MARITIM

Slik Road Maritim sudah ada pada abad pertama masehi, yang mana menghubungkan China dengan negara-negara di Timur Tengah. Semasa kepemimpinan Presiden Xi Jinping tahun 2013, yang mengeluarkan ambisinya membuat program “ One Belt One Road “. Program OBOR sendiri digunakan untuk membangun jalur dagang di negara-negara tetangga seperti, Asia, Timur Tengah, Afrika dan Eropa. China yang memiliki proyek OBOR dan sekarang telah direvisi menjadi BRI ( Belt Road Inisiative ). Terkait proyek ini, pada 27 April 2019 lalu baru saja dilakukan penandatanganan 23 Memorandum of Understanding (MoU) antara sejumlah pebisnis Indonesia dan China dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II Belt Road Initiative (BRI) di Beijing.

Kelebihan program ini sendiri adalah menyediakan dana yang besar bagi anggotanya. China bahkan dikabarkan menggelontorkan dana sebesar US$150 miliar atau setara Rp 2.137,6 triliun per tahun. Dana itu bisa dipinjam negara peserta program tersebut untuk membangun infrastruktur mereka. Sementara itu, untuk Indonesia OBOR sudah sangat membantu dalam membangun sejumlah proyek, di antaranya adalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, proyek PLTA Sungai Klayan, dan Pembangunan kawasan industri Tanah Kuning. Pendanaan proyek-proyek tersebut dilakukan dengan skema business to business atau B to B. Selain itu, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari rencana besar pembangunan infrastruktur di dalam inisiatif Jalur Sutra Maritim. Terakhir, Jalur Sutra Maritim sejalan dengan visi Poros Maritim Dunia Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai ASEAN menjadi kunci sukses Jalur Sutra Maritim dalam pertemuan Belt and Road di Beijing, Tiongkok, pada 14–15 Mei 2017. Saat ini, juga sedang terjadi masa transisi dimana kualitas hidup masyarakat meningkat sehingga salah satu keuntungan yang biasa dimiliki di China yaitu pekerja yang murah juga menurun sehingga China harus menemukan cara baru untuk kembali mendapatkan keuntungan dalam perdagangan di era global ini. Oleh karena itu, Xi Jinping mempromosikan “One Belt One Road” pada pertemuan Partai Komunis China di Beijing sebagai salah satu cara agar mereka kembali mendapatkan keutamaan dalam berdagang. Salah satu caranya adalah mempromosikan keuntungan dan kelebihan dari pembangunan besar-besaran yang dilakukan oleh Pemerintahan Beijing dan dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan China di Tanah asing tersebut. Selain itu, China juga akan mempromosikan standar China yang akan menjadi acuan dalam perdagangan di
negara-negara “OBOR”.

Indonesia dan China atas Sengketa Laut China Selatan

Laut China Selatan merupakan laut tepi yang memiliki luas sekitar 3.500.000 km² dengan potensi kandungan sumber daya alam yang berlimpah. Selain itu, Laut China Selatan merupakan wilayah yang strategis yang menjadi jalur perdagangan internasional baik untuk kapal dagang maupun kapal militer. Jalur ini dikenal juga sebagai maritime superhighway karena menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia (South China Sea, 2015). Potensi yang dimiliki wilayah tersebut telah menimbulkan berbagai konflik yang melibatkan beberapa negara khususnya China. Dalam sengekata tersebut, China merupakan salah satu negara yang paling agresif dalam mengklaim kepemilikan sebagian wilayah Laut China Selatan. Hal itu terlihat dari awal mula sengketa tersebut yang dimulai pada tahun 1946 ketika China mulai mengklaim bahwa Kepulauan Spartly merupakan bagian dari provinsi Guangdong (China versus Vietnam: An Analysis of the Competing Claims, 2014).

Potensi yang dimiliki wilayah tersebut telah menimbulkan berbagai konflik yang melibatkan beberapa negara khususnya China. Dalam sengekata tersebut, China merupakan salah satu negara yang paling agresif dalam mengklaim kepemilikan sebagian wilayah Laut China Selatan. Hal itu terlihat dari awal mula sengketa tersebut yang dimulai pada tahun 1946 ketika China mulai mengklaim bahwa Kepulauan Spartly merupakan bagian dari provinsi Guangdong. Pada tahun 1947, China menciptakan garis demakrasi atau yang disebut 9 garis putus-putus (nine-dashed lines) yang melingkupi seluruh Laut China Selatan. Semua wilayah yang berada di dalam garis putus-putus tersebut diklaim China sebagai wilayahnya. Klaim China terhadap sebagai wilayah tersebut didasarkan atas hak historis. Mereka berpendapat bahwa sejak masa lampau bangsa merekalah yang telah menguasai dan memanfaatkan kedua pulau tersebut.

Konflik Laut China Selatan telah memengaruhi situasi di regional khususnya Indonesia yang mempunyai kedekatan wilayah geografis dengan Laut China Selatan. Walaupun secara formal menyatakan dirinya bukan sebagai negara pengklaim, namun Indonesia tetap mempunyai kepentingan di Laut China Selatan mengingat potensi ancaman yang ditimbulkan dari konflik tersebut. Pertama dari sisi kedaulatan, sebenarrnya sebagian wilayah ZEE Indonesia yaitu perairan Natuna masuk dalam klaim China. Hal itu terlihat pada tahun 1993 dalam Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea dimana perairan Natuna masuk kedalam wilayah yang diklaim oleh China.

Konflik tersebut membuktikan bahwa wilayah laut merupakan wilayah yang rumit dan menimbulkan banyak permasalahan dalam pengukuran batas wilayahnya. Oleh karena itu, terdapat United Nation Convention Of The Law Of The Sea tahun 1958 yang kemudian diubah pada tahun 1982 atau lebih dikenal dengan istilah UNCLOS 1982 yang mengatur secara tersendiri wilayah laut dan pemanfaatannya (United Nations Convention on the Law of the Sea). Terkait dengan hal tersebut, Indonesia sebenarnya mempunyai hak penuh atas Pulau Natuna. Hal tersebut terbukti bahwa pulau-pulau terluar pada gugusan Kepulauan Natuna jadi titik dasar terluar wilayah Indonesia yang telah ditetapkan dalam Deklarasi Juanda 1957 dan didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2009 sesuai Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) (CNN Indonesia, 2016).

Hak Berdaulat Indonesia atas pulau Indonesia juga didukung dengan bukti bahwa Indonesia menjadi negara ke-26 yang telah meratifikasi UNCLOS 1982 sejak tahun 1986. Indonesia juga mendukung UNCLOS 1982 dengen membuat dan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, yang didalamnya menyatakan bahwa Indonesia adalah kepulauan nusantara secara geografis merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki luas laut sebesar 5.8 juta km² yang terdiri dari laut teritorial dengan luas 0.8 juta km², laut nusantara 2.3 juta km² dan ZEE 2.7 juta km², serta memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai 95.181 km (Kementrian Luar Negeri, 2000).



Atas dasar tersebut Indonesia mempunyai Hak Berdaulat atau Sovereign Right atas Pulau Natuna. Hak berdaulat Indonesia terletak pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen. ZEE adalah kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar. Di kawasan ZEE ini, Indonesia berhak untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang ada, termasuk ikan.



References

China versus Vietnam: An Analysis of the Competing Claims. Pedrozo, Raul (Pete). 2014. s.l. : A CNA Occasional Paper , 2014.

CNN Indonesia. 2016. CNN Indonesia. Indonesia dan China di Pusaran Laut China Selatan. [Online] 06 04, 2016. [Cited: 04 05, 2017.] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160624092606-75-140606/indonesia-dan-china-di-pusaran-laut-china-selatan.

Kementrian Luar Negeri. 2000. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 2000.

Kepentingan China dan Posisi ASEAN di Laut China Selatan. Muhamad, Simela. 2012. 2012, pp. 5-8.

Kompas. 2016. Laut China Selatan, Perairan Menggiurkan Sumber Sengketa 6 Negara. kompas. [Online] july 13, 2016. [Cited: april 23, 2017.] http://internasional.kompas.com/read/2016/07/13/17401251/laut.china.selatan.perairan.menggiurkan.sumber.sengketa.6.negara?page=all.

South China Sea. 2015. South China Sea. [Online] 2015. [Cited: 04 05, 2018.] http://www.southchinasea.org/why-a-south-china-sea-website-an-introductory-essay/.

United Nations Convention on the Law of the Sea. UNCLOS.





BENTUK KERJASAMA EKONOMI SERTA PENGARUH KOREAN WAVE DALAM HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Makalah ini ditulis untuk memenuhi tugas kelompok UAS dalam mata kuliah :

Politik Luar Negeri Republik Indonesia

Dosen Pengampu :

Al-Ustadzah Novi Rizka Amalia, M.A. 

Disusun oleh :

Luthfiana Alfi Qurnia	NIM 38201751813
	‎

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS HUMANIORA

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

TAHUN 1439 H/2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Politik luar negeri suatu negara merupakan hal yang sangat penting dalam membangun wajah di kancah intrnasional. Kerjasama terus dibangun sejalan dengan meningkatnya prestise yang ingin didapat. Indonesia sendiri sebagaimana yang kita ketahui memegang landasan operasional bebas aktif yang mana merupakan rumusan dari para pendahulu dan perintis bangsa yang mengalami pahitnya interaksi intenasional dengan major powers[1] yang akhirnya menghasilkan rumusan-rumusan baru sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu beradaptasi dengan perubahan untuk bertahan hidup.

Politik luar negeri bebas aktif akhirnya mengantarkan Indonesia pada kebebasannya serta aktif sendiri yang membuat Indonesia akhirnya berkecimpung banyak dalam kerjasama internasional. Salah satu mitra terbaik Indonesia dalam hal ini adalah Korea Selatan. Indonesia dan Korea Selatan telah banyak menandatangani kerjasama dalam beberapa watu terakhir, yang membuktikan bahwa Indonesia dan Korea Selatan mempererat tali hubungannya masing-masing. Dalam hal ini Korea serta Indoneisa memulainya dari salah satu instrument politik luar negeri yang paling penting; diplomasi. Dengan teori diplomasi shop-keepernya Indonesia-Korea Selatan berarti memulai kerjasama low class yang mana tentu lebih banyak berimplikasi pada bidang perekonomian serta budaya.

1.2  Rumusan Masalah

1.   Bagaimana dinamika pergerakan kerjasama ekonomi Indonesia – Korea Selatan dalam dua decade terakhir?

2.      Bagaimana kerjasana soft diplomacy Indonesi -  Korea Selatan ?

3.      Adakah dampak K-pop terhadap perekonomian Indonesia?

1.3  Tujuan

1.   Membahas pergerakan kerjasama ekonomi Indoensia – Korea Selatan diluar pengaruh K-Pop

2.   Membahas timbulnya kerjasama soft diplomacy antara Indonesia dan Korea Selatan

3.   Menjabarkan dampak K-Pop sebagai representasi soft diplomacy terhadap perekonomian Indonesia

  

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Dinamika Hubungan Internasional Korea Selatan-Indonesia Ekonomi

Hubungan yang dijalin antara Indonesia dan Korea Selatan adalah hubungan bilateral. Hubungan yang terjalin anatar Indobesia dan Korea Selatan telah dibentuk secara resmi pada tahun 1973. Adanya kedutaan besar Seol di Indonesia adalah salahsatu bukti bahwa adanya hubungan bilateral antara kedua negara. Kedua negara terus berupaya mengembangkan hubungan dan kerja sama yang saling menguntungkan baik secara bilateral, maupun dalam kerangka kerja sama regional dan multilateral (Rahmah, 2013. Hlm. 2).

Sebagai salah satu contoh hubungan kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan adalalah pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 4 Desember 2006, kedua negara menyepakati Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation between Republic of Indonesia and the Republic of Korea di Jakarta. Terdapat tiga pilar utama yang disepakati pada asaat itu yaitu[2]:

1.      Kerja sama politik dan keamanan.

2.      Kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi.

3.      Kerja sama sosial budaya.

Di masa pemerintahan Jokowi hubungan ini terus ditingkatkan, sebagai buktinya Presiden Korea Selatan Park Geun-hye dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi, pada 11 Desember 2014 di Busan, menyampaikan bahwa Indonesia adalah mitra penting kerja sama dan mitra dagang kunci bagi Korea Selatan. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin berharap kerja sama bilateral akan terus berkembang, dan melakukan kesepakatan yaitu (Hidriyah, Maret 2017):

1.       Menghidupkan kembali JCM[3] pada tingkat Menlu kedua negara. Dengan adanya mekanisme JCM ini maka akan lebih mudah bagi kedua negara untuk memantau perkembangan kerja sama dan menindaklanjuti kesepakatan yang disetujui pada tingkat Leader.

2.      Meningkatkan kerja sama industri pertahanan, terutama transfer pengetahuan dan teknologi terkait dengan pembangunan bersama kapal selam dan pesawat tempur yang telah berjalan.

3.      Korea Selatan menyatakan komitmennya untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kesatuan Penjaga Pantai dan galangan kapal di Indonesia.

4.      Kedua Pemimpin menyambut baik penandatanganan Persetujuan Pembentukan Komite Bersama di bidang Government dan reformasi birokrasi.

5.      Presiden RI mendukung penuh upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas pada tingkat kawasan dan global, termasuk di Semenanjung Korea.

Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penguatan kerjasama kedua negara di bidang ekonomi dan perdagangan masih menjadi perhatian penting. Hal ini terlihat dari adanya forum Indonesia-Korea Business Summit di Jakarta pada 14 Maret 2017. Dalam kegiatan tersebut ditandatangani Nota Kesepahaman promosi investasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Korea Trade and Investment Agency (KOTRA). Presiden Jokowi juga memanfaatkan forum tersebut untuk mempromosikan peluang investasi di Indonesia kepada pengusaha-pengusaha Korea Selatan melalui pengembangan infrastruktur yang sedang dilakukan.

Pertemuan ini juga dianggap sebagai pertemuan balasan atas kehadiran Jokowi dan menjadi pembicara kunci dalam Asia Leadership Conference di Seoul pada Mei 2016. Pada sambutannya di Business Summit, Jokowi menyampaikan optimismenya terhadap kerja sama Indonesia-Korea Selatan terutama pada empat sektor utama Indonesia yaitu industri, pariwisata, energi, dan ekonomi kreatif. Sektor industri dan ekonomi kreatif menjadi unggulan yang ditawarkan oleh pemerintah untuk menarik investasi dari Korea Selatan. Sektor industri kreatif dibahas secara khusus dalam kegiatan tersebut karena industri kreatif Korea Selatan yang tergolong maju seperti berkembangnya Korean Pop (K-Pop). Selain pada industri kreatif, terdapat tiga sektor utama sasaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)[4].

1.      BKPM ingin Korea Selatan memperbesar realisasi investasi mereka di sektor industri manufaktur hulu seperti baja dan plastik. Baja dan plastik sangat penting bagi struktur Indonesia karena keduanya merupakan komponen utama yang digunakan dalam proses produksi hampir seluruh industri manufaktur.

2.      Sasaran BKPM ke-dua adalah meningkatkan investasi Korea Selatan di sektor ekonomi kreatif. Korea Selatan dinilai memiliki keunggulan teknologi dan permodalan yang bisa dikombinasikan dengan kekayaan budaya dan bakat di Indonesia. Ini konsisten dengan strategi pemerintah memprioritaskan ekspor dan padat karya.

3.      BKPM juga ingin meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan Korea Selatan ke Indonesia. Kunjungan wisatawan Korea Selatan ke Indonesia, saat ini masih jauh lebih sedikit dibandingkan kunjungan mereka ke Filipina. Salah satu alasannya dikarenakan tidak ada tembusan oleh budget airline, low cost carrier yang menawarkan penerbangan murah. Hal tersebut diperkirakan membawa dampak baik untuk masyarakat Korea Selatan ke Indonesia, atau sebaliknya. Oleh karenanya BKPM juga akan berfokus ke arah tersebut yaitu kepada konektivitas penerbangan.

2.2              Soft Diplomacy dalam kerjasama Indonesia – Korea Selatan

Bung Hatta dalam pidatonya mengatakan, diplomasi adalah muslihat yang bijaksana dengan perundingan untuk mencapai cita-cita bangsa (Hatta, 1945). Pendapat lain mengenai diplomasi adalah menurut diplomat kenamaan Inggris, Sir Ernest Mason Satow (1843-1929), diplomasi adalah “the application of intelligence and tact to conduct of official relation between the governments of independent states”. Dari pernyataan pernyataan tersebut, diplomasi dapat dimaknai  dengan beberapa kata, yaitu, strategi, hubungan, pemerintah, kepentingan nasional.[5]

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh duta besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Chang Beom, bahwa pada tahun 1950 Korea Selatan masih merupakan negara miskin sebagaimana keadaan pasca perang dunia II yang dialami pula oleh negara-negara Afrika serta Asia pada umumnya. Namun, Dalam pembukaan Seventh Conference for the Promotion of New Economy di Seoul pada 1994, Presiden Korea Selatan saat itu, Kim Young-sam menyatakan, bahwa negaranya akan siap dalam melawan tekanan eksternal atau hegemoni budaya barat yang menjadikan Amerika sebagai ikon globalisasi terbesar yang melumat apapun gangguan didepannya. Young-sam dengan ucapannya melahirkan sebuah kebijakan yang baru yang menekanka kebijakan pada pengembangan di teknologi informasi yang diberi nama ‘Lima Tahun Rencana Pengembangan Budaya.’ Hal ini kemudian menciptakan kekuatan baru dalam berdiplomasi yang akhirnya menjadi komoditas ekspor sekaligus salah satu dari sedikit negara yang berhasil dengan rancangan kekuatan ini. Yang mana soft diplomacy yang dikembangkan Korea ini mampu memaksimalkan kekuatamnya dan mempmgaruhi dalam bidang politik, ekonomi hingga keamanan.[6]

            Dengan prinsipnya, Korea Selatan mulai bangkit dan menggencarkan pergerakan kepentingannya yang mengantongi soft diplomasi yang meyakinkan umtuk menyebar dengan cepat. Salah satu negara yang terjangkit hallyu[7]dengan skala besar adalah Indonesia. Jika kita lihat bagaimana kemudian budaya Korea yang tumbuh di masyarakat Indonesia melekat dengan erat dan mulai menimbulkan lahirnya budaya-budaya baru dan memudarkan budaya lama. Tidak sampai disitu diplomasi melalui budaya merupakan diplomasi yang paling berdampak besar serta membekas di hati khalayak umum. Sebagaimana Amerika yang bangkit seiring berkembangnya diplomasi budayanya. Dengan mempengaruhi rakyat dari berbagai kalangan, Korea berhasil membangun citra baik dan membuka jalan yang lebih besar untuk banyak kerjasama selanjutnya. Apabila kita perhatikan, Indonesia acapkali menjadi tuan rumah untuk berbagai konser besar yang digelar oleh idol Korea. Tak ayal pula Indoensia melakukan kerjasama dalam bidang industry perfilman.Hal ini membuka peluang besar atas kerjasama aktor non-negara yang menjadi faktor pendukung dalam membangun wajah politik Indonesia di kancah global melalui open diplomacy.

2.3              Dampak K-Pop sebagai representasi soft diplomacy terhadap Perekonomian Indonesia

Beberapa dampak Korean Wave yang sangat nyata adalah ekspansi budaya yang mendorong pergerakan ke arah penataan sistem sosial dengan nilai-nilai, dan norma-norma yang bersifat gobal.  Hallyu sendiri brgerak dengan menghapus batasan tradisional sehingga dalam prosesnya, hallyumenghilangkan nilai tradisional sebagai basis identitas lokal atau nasional. Kemungkinan besar, budaya Korea sendiri telah mengalami sedikit pemudaran keaslian karena telah bercampur dengan globalisasi. Namun begitu, jika dilihat banyaknya asimilasi budaya akibat percampurannya dengan Korea, dapat dikatakan bahwa Korea memiliki hegemoni tersendiri dalam segi budaya dan penyebarannya.

Dalam diplomasi kebudayaan Korea Selatan terjadi proses konsumsi simbolis. Konsumsi simbolis ini terjadi pada konsumsi atas suatu produk yang lebih ditekankan pada nilai-nilai simbolis produk tersebut. Pada saat masyarakat Indonesia membeli benda-benda budaya atau produk produk Korea karena pengaruh Hallyu, yang mereka konsumsi adalah nilai sosial yang terselip di balik tampilan produk-produk kebudayaan itu. Konsumsi simbolis merupakan bagian dari proses konstruksi identitas, karena produk yang digunakan sebnarnya berdampak lebih dari hanya sekedar symbol.

Namun dampak baik dari pengaruh Korea yang selama ini dianggap buruk sebenarnya mendatangkan sisi untung bagi perekonomian Indonesia maupun Korea sendiri. Semakin erat kerjasama yang dibangun, Indonesia juga diuntungkan dalam hal perdangangan. Dengan fans K-pop membeli merchandise atau stuff asli dari Korea, investasi Korea Selatan di Indonesia akan meningkat begitupun sebaliknya. Apabila kita melihat dalam kerjasama ekonomi yang dilakukan dalam bidang perdagangan pada tahun 2005 yang meningkat 32% atau yang setara dengan 13,2 miliar dolar Amerika dibandingkan dengan 2004[8]. Hal ini tentu ada kaitannya dengan bangkitnya perindustrian Korea yang mulai menjamah dunia Internasional pada awal tahun 2000an terutama terlihat jelas pada permintaan barang oleh konsumen Indonesia yang berkaitan dengan Korea sendiri, baik dari segi permintaan aksesoris fangirling hingga trend make up aala Korea yang sedang marak pada saat ini. Jika dilihat dari bentuk yang dikembangkan, dalam hal ini pasar global yang dikembangkan oleh Korea masih memiliki campur tangan pemerintah. Lebih tepatnya, pemerintah melakukan bantuan dan perhatian penuh agar para perusahaan privatnya mampu berkembang dan merambah dunia. Regulasi tidak terlalu ditonjolkan sehingga pemasokan berimplikasi pada pemerintah juga pada aktor individu.

Jika disangkutkan pada penanaman modal asing, hal ini sedikit masuk akal, karena pada dasarnya investasi yang ditanam bukan berupa uang melainkan modal, teknologi dan hal produktivtas lainnya[9]. Dengan adanya mitra antara Korea dan Indonesia dalam beberapa perusahaan multinasional tentu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Banyaknya permintaan pasar oleh konsumen akan barang-barang berbau Korea akan menambah pemasukan pajak dan devisa negara. Meskipun bukan merupakan MNC sekalipun, banyak online shop baik di platform besar layaknya shopee.com, bukalapak.com, dan lain-lain, namun beberapa toko virtual yang menyertakan nama ‘Korean Style’ dibelakangnya pada username Instagram ataupun facebook, maka akan menarik banyak peminat dalam memberikan permintaan, sehingga ekspor-impor akan berjalan lancar. Pada periode Januari-Juni 2018, perdagangan kedua negara tumbuh 10,12% menjadi US$ 8,84[10] miliar dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal tersebut membuktikan adanya kepercayaan dari negara K-Pop tersebut terhadap perekonomian tanah air. Pada September 2018 lalu, diberitakan bahwa Korea Selatan melakukan investasi asing melalui 6 perusahaannya melalui pertemuan Indonesia-Korea Business and Investment Forum di Seoul, Korea Selatan dengan total penanaman modal mencapai 466 juta dolar Amerika[11]. investasi tersebut mencerminkan antusiasme besar pengusaha Korea untuk lebih mendorong kolaborasi bisnis dengan Indonesia. Hal ini tentu akan memberikan banyak keuntungan terhadap pereonomian Indonesia meskipun tidak terlalu terlihat bagi masyarakt luas. Sedangkan demam Korea yang tersebar luas di Masyarakat sendiri berimplikasi nyata pada setiap individu yang melakukan transaksi langsung, dalam hal ini merupakan aktor non state; individu-individu.

 Disadari ataupun tidak, asimilasi budaya kuat terjadi pada era globalisasi yang akhirnya berimplikasi dalam kerjasama berbagai bidang terutama ekonomi serta perdagangan antar kedua negara.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kerjasama antara Indonesia dan Korea sudah terjalin sejak lama. Bahkan kedua negara terus berupaya mengembangkan hubungan dan kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang ekonomi dan budaya. Namun dari sisi budaya sendiri tidak dapat dipungkiri terdapat berapa dampak ataupun pengaruh bagi Indonesia. Beberapa dampak Korean Wave yang sangat nyata adalah ekspansi budaya yang mendorong pergrakan ke arah penataan sistem sosial dengan nilai-nilai, dan norma-norma yang bersifat global. Namun disisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan kerjasama bilateral ini sangatlah mengunntungkan bagi Indonesia dan Korea Selatan, terutama dalam bidang ekonomi.Sebagai bangsa Indonesia bagaimana kemudian kita menyikapi adanya budaya korea. Dalam hal ini segala elmen masyarakat perlu bergerak demi peleestarian budaya namun tidak mengesampingkan transaksi pasar global. Bangsa millenial sendiri sebenarnya mampu melahirkan ide-ide baru yang lebih menunjang kekeratifitasan sehingga mampu menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda.

Dalam hal kerjasama perusahaan dan negara mungkin tidak terlalu terlihat pengaruhnya dalam jangka pendek dan bagi masyarakat luas. Namun dalam kerjasama antar aktor non-negara pengaruh yang kuat terasa berimbas dimasyarakat luas, terutama individu-individu yang saling melakukan transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Anggriawan, Galang. Jurnal, Analisis Dampak Industri K-Pop Korea Selatan terhadap Perekonomian Indonesia.

Mochamad, Yanyan. Quo Vadis: Politik Luar Negeri Indonesia. Elex Media Komputindo. Jakarta, 2017

Wuryandari, Ganewati. Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2016.

Wulandari, Dwi. Ramai Brand Korea Bertarung di Pasar Kosmetik, Siapa Menang?. MIX Online Magazine, 5 Agustus 2016.

Pamungkas, Raka Tantra. “Sosial Budaya: Strategi Efektif dalam Diplomasi Terkini”, dalam Sekolah Dinas Luar Negeri Angkatan 37 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Refleksi Diplomasi Indonesia pada Abad Ke-21. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2013.

Warsito, Tulus dan Kartikasari, Wahyuni. 2007. Diplomasi kebudayaan: konsep dan relevansi bagi negara berkembang : studi kasus Indonesia.Yogyakarta: Ombak

“Gelar Indonesia-Korea Business Summit, BKPT Incar Tiga Sektor”, http://industri.bisnis. com/read/20170308/257/635289/gelarindonesia-korea-business-summit-bkptincar-tiga-sektor

“Peran pemerintah Korea terhadap K-Pop”

https://www.era.id/read/y6UpQV-peran-pemerintah-korea-terhadap-k-pop

“Korea Selatan Menjadi Mitra: Presiden Joko Widodo Mengundang Pengusaha Berinvestasi di Sektor Pariwisata”, Kompas, 15 Maret 2017.

“Korea Selatan Investasi 446 Juta Dolar AS di Indonesia”

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/09/11/pew8d8370-korea-selatan-investasi-446-juta-dolar-as-di-indonesia

“Presiden Ajak Pengusaha Korea Tingkatkan Tingkatkan Investasi Di Indonesia”, http://www.kemenkeu.go.id/Berita/presiden-ajakpengusaha-korea-tingkatkan-investasi-diindonesia, diakses 20 Maret 2017.

“Berapa Nilai Perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan?”

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/09/12/berapa-nilai-perdagangan-indonesia-dengan-korea-selatan, 11 September 2018

http://english.president.go.kr

---

[1] Yanyan Mochamad Yani. Quo Vadis Politik Luar Negeri Indoensia, PT Gramedia : Jakarta, 2017. Hal, 4.

[2]http://english.president.go.kr

[3]Joint Commission Meeting adalah implementasi dari kerjasama yang dilakukan presiden Joko Widodo dengan presiden Park Geun Hye pada 2014 lalu. Kerjasama yang dibahas merupakan kerjasama berbagai bidang; politik, ekonomi, sosial budaya, hubungan aktor non-state, hingga isu regional maupun kepentingan dua negara tersebut.

[4]“Presiden Ajak Pengusaha Korea Tingkatkan Tingkatkan Investasi Di Indonesia”,

http:// www.kemenkeu.go.id/Berita/presiden-ajakpengusaha-korea-tingkatkan-investasi-diindonesia, diakses 20 Maret 2017.

[5]Jurnal oleh Reza Lukmanda Yudhantara, Korean Wave (Hallyu) sebagai Soft Diplomasi Korea Selatan.

[6] Peran Pemerintah Korea Terhadap K-pop

https://www.era.id/read/y6UpQV-peran-pemerintah-korea-terhadap-k-pop

[7] Sebutan untuk demam korea yang marak terjadi pada saat ini bersamaan diseluruh dunia.

[8] “Analisis Dampak Industri K-Pop Korea Selatan terhadap Perekonomian Indonesia”, jurnal oleh Galang Anggriawan.

[9]Khasan Ashari. Kamus Hubungan Internasional, Bandung: Yogyakarta, 2015, hal 194

[10] Berapa Nilai Perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan?

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/09/12/berapa-nilai-perdagangan-indonesia-dengan-korea-selatan

[11] “Korea Selatan Investasi 446 Juta Dolar AS di Indonesia”

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/09/11/pew8d8370-korea-selatan-investasi-446-juta-dolar-as-di-indonesia

Spesial Skripsi

Bibirnya melengkung setengan lingkaran
Pertanda bahagia merajut hati
Tak tahu apa sebab gerangan
Banyak rintangan sebelum berangan terbang
Telah dilalui sedemikan rupa
Sabar dan ikhlas mengiringinya
Hari kebahagiaan datang menghampiri
Menjemput kemenangan bersamanya
 

Rindunya Muhammad

Dia duduk dekat tiang kokoh itu
Dalam hatinya berguncang
Lantunan sholawat tak henti terucap
Rindunya semakin jadi
Mendesak hingga timbul sakit
Terdekap tangannya bersatu
Ada do’a tersalur dari kedua tangannya
Bibirnya basah dengan asma’ dan dzikr
Ya Nabi... Salam.. ‘Alaika
Rindunya tak terkira jikalau bertemu terobati segalanya

BENTUK KERJASAMA EKONOMI SERTA PENGARUH KOREAN WAVE DALAM HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Makalah ini ditulis untuk memenuhi tugas kelompok UAS dalam mata kuliah :

Politik Luar Negeri Republik Indonesia

Dosen Pengampu :

Al-Ustadzah Novi Rizka Amalia, M.A. 

Disusun oleh :

Luthfiana Alfi Qurnia	NIM 38201751813
	‎

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS HUMANIORA

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

TAHUN 1439 H/2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Politik luar negeri suatu negara merupakan hal yang sangat penting dalam membangun wajah di kancah intrnasional. Kerjasama terus dibangun sejalan dengan meningkatnya prestise yang ingin didapat. Indonesia sendiri sebagaimana yang kita ketahui memegang landasan operasional bebas aktif yang mana merupakan rumusan dari para pendahulu dan perintis bangsa yang mengalami pahitnya interaksi intenasional dengan major powers[1] yang akhirnya menghasilkan rumusan-rumusan baru sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu beradaptasi dengan perubahan untuk bertahan hidup.

Politik luar negeri bebas aktif akhirnya mengantarkan Indonesia pada kebebasannya serta aktif sendiri yang membuat Indonesia akhirnya berkecimpung banyak dalam kerjasama internasional. Salah satu mitra terbaik Indonesia dalam hal ini adalah Korea Selatan. Indonesia dan Korea Selatan telah banyak menandatangani kerjasama dalam beberapa watu terakhir, yang membuktikan bahwa Indonesia dan Korea Selatan mempererat tali hubungannya masing-masing. Dalam hal ini Korea serta Indoneisa memulainya dari salah satu instrument politik luar negeri yang paling penting; diplomasi. Dengan teori diplomasi shop-keepernya Indonesia-Korea Selatan berarti memulai kerjasama low class yang mana tentu lebih banyak berimplikasi pada bidang perekonomian serta budaya.

1.2  Rumusan Masalah

1.   Bagaimana dinamika pergerakan kerjasama ekonomi Indonesia – Korea Selatan dalam dua decade terakhir?

2.      Bagaimana kerjasana soft diplomacy Indonesi -  Korea Selatan ?

3.      Adakah dampak K-pop terhadap perekonomian Indonesia?

1.3  Tujuan

1.   Membahas pergerakan kerjasama ekonomi Indoensia – Korea Selatan diluar pengaruh K-Pop

2.   Membahas timbulnya kerjasama soft diplomacy antara Indonesia dan Korea Selatan

3.   Menjabarkan dampak K-Pop sebagai representasi soft diplomacy terhadap perekonomian Indonesia

  

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Dinamika Hubungan Internasional Korea Selatan-Indonesia Ekonomi

Hubungan yang dijalin antara Indonesia dan Korea Selatan adalah hubungan bilateral. Hubungan yang terjalin anatar Indobesia dan Korea Selatan telah dibentuk secara resmi pada tahun 1973. Adanya kedutaan besar Seol di Indonesia adalah salahsatu bukti bahwa adanya hubungan bilateral antara kedua negara. Kedua negara terus berupaya mengembangkan hubungan dan kerja sama yang saling menguntungkan baik secara bilateral, maupun dalam kerangka kerja sama regional dan multilateral (Rahmah, 2013. Hlm. 2).

Sebagai salah satu contoh hubungan kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan adalalah pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 4 Desember 2006, kedua negara menyepakati Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation between Republic of Indonesia and the Republic of Korea di Jakarta. Terdapat tiga pilar utama yang disepakati pada asaat itu yaitu[2]:

1.      Kerja sama politik dan keamanan.

2.      Kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi.

3.      Kerja sama sosial budaya.

Di masa pemerintahan Jokowi hubungan ini terus ditingkatkan, sebagai buktinya Presiden Korea Selatan Park Geun-hye dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi, pada 11 Desember 2014 di Busan, menyampaikan bahwa Indonesia adalah mitra penting kerja sama dan mitra dagang kunci bagi Korea Selatan. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin berharap kerja sama bilateral akan terus berkembang, dan melakukan kesepakatan yaitu (Hidriyah, Maret 2017):

1.       Menghidupkan kembali JCM[3] pada tingkat Menlu kedua negara. Dengan adanya mekanisme JCM ini maka akan lebih mudah bagi kedua negara untuk memantau perkembangan kerja sama dan menindaklanjuti kesepakatan yang disetujui pada tingkat Leader.

2.      Meningkatkan kerja sama industri pertahanan, terutama transfer pengetahuan dan teknologi terkait dengan pembangunan bersama kapal selam dan pesawat tempur yang telah berjalan.

3.      Korea Selatan menyatakan komitmennya untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kesatuan Penjaga Pantai dan galangan kapal di Indonesia.

4.      Kedua Pemimpin menyambut baik penandatanganan Persetujuan Pembentukan Komite Bersama di bidang Government dan reformasi birokrasi.

5.      Presiden RI mendukung penuh upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas pada tingkat kawasan dan global, termasuk di Semenanjung Korea.

Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penguatan kerjasama kedua negara di bidang ekonomi dan perdagangan masih menjadi perhatian penting. Hal ini terlihat dari adanya forum Indonesia-Korea Business Summit di Jakarta pada 14 Maret 2017. Dalam kegiatan tersebut ditandatangani Nota Kesepahaman promosi investasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Korea Trade and Investment Agency (KOTRA). Presiden Jokowi juga memanfaatkan forum tersebut untuk mempromosikan peluang investasi di Indonesia kepada pengusaha-pengusaha Korea Selatan melalui pengembangan infrastruktur yang sedang dilakukan.

Pertemuan ini juga dianggap sebagai pertemuan balasan atas kehadiran Jokowi dan menjadi pembicara kunci dalam Asia Leadership Conference di Seoul pada Mei 2016. Pada sambutannya di Business Summit, Jokowi menyampaikan optimismenya terhadap kerja sama Indonesia-Korea Selatan terutama pada empat sektor utama Indonesia yaitu industri, pariwisata, energi, dan ekonomi kreatif. Sektor industri dan ekonomi kreatif menjadi unggulan yang ditawarkan oleh pemerintah untuk menarik investasi dari Korea Selatan. Sektor industri kreatif dibahas secara khusus dalam kegiatan tersebut karena industri kreatif Korea Selatan yang tergolong maju seperti berkembangnya Korean Pop (K-Pop). Selain pada industri kreatif, terdapat tiga sektor utama sasaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)[4].

1.      BKPM ingin Korea Selatan memperbesar realisasi investasi mereka di sektor industri manufaktur hulu seperti baja dan plastik. Baja dan plastik sangat penting bagi struktur Indonesia karena keduanya merupakan komponen utama yang digunakan dalam proses produksi hampir seluruh industri manufaktur.

2.      Sasaran BKPM ke-dua adalah meningkatkan investasi Korea Selatan di sektor ekonomi kreatif. Korea Selatan dinilai memiliki keunggulan teknologi dan permodalan yang bisa dikombinasikan dengan kekayaan budaya dan bakat di Indonesia. Ini konsisten dengan strategi pemerintah memprioritaskan ekspor dan padat karya.

3.      BKPM juga ingin meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan Korea Selatan ke Indonesia. Kunjungan wisatawan Korea Selatan ke Indonesia, saat ini masih jauh lebih sedikit dibandingkan kunjungan mereka ke Filipina. Salah satu alasannya dikarenakan tidak ada tembusan oleh budget airline, low cost carrier yang menawarkan penerbangan murah. Hal tersebut diperkirakan membawa dampak baik untuk masyarakat Korea Selatan ke Indonesia, atau sebaliknya. Oleh karenanya BKPM juga akan berfokus ke arah tersebut yaitu kepada konektivitas penerbangan.

2.2              Soft Diplomacy dalam kerjasama Indonesia – Korea Selatan

Bung Hatta dalam pidatonya mengatakan, diplomasi adalah muslihat yang bijaksana dengan perundingan untuk mencapai cita-cita bangsa (Hatta, 1945). Pendapat lain mengenai diplomasi adalah menurut diplomat kenamaan Inggris, Sir Ernest Mason Satow (1843-1929), diplomasi adalah “the application of intelligence and tact to conduct of official relation between the governments of independent states”. Dari pernyataan pernyataan tersebut, diplomasi dapat dimaknai  dengan beberapa kata, yaitu, strategi, hubungan, pemerintah, kepentingan nasional.[5]

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh duta besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Chang Beom, bahwa pada tahun 1950 Korea Selatan masih merupakan negara miskin sebagaimana keadaan pasca perang dunia II yang dialami pula oleh negara-negara Afrika serta Asia pada umumnya. Namun, Dalam pembukaan Seventh Conference for the Promotion of New Economy di Seoul pada 1994, Presiden Korea Selatan saat itu, Kim Young-sam menyatakan, bahwa negaranya akan siap dalam melawan tekanan eksternal atau hegemoni budaya barat yang menjadikan Amerika sebagai ikon globalisasi terbesar yang melumat apapun gangguan didepannya. Young-sam dengan ucapannya melahirkan sebuah kebijakan yang baru yang menekanka kebijakan pada pengembangan di teknologi informasi yang diberi nama ‘Lima Tahun Rencana Pengembangan Budaya.’ Hal ini kemudian menciptakan kekuatan baru dalam berdiplomasi yang akhirnya menjadi komoditas ekspor sekaligus salah satu dari sedikit negara yang berhasil dengan rancangan kekuatan ini. Yang mana soft diplomacy yang dikembangkan Korea ini mampu memaksimalkan kekuatamnya dan mempmgaruhi dalam bidang politik, ekonomi hingga keamanan.[6]

            Dengan prinsipnya, Korea Selatan mulai bangkit dan menggencarkan pergerakan kepentingannya yang mengantongi soft diplomasi yang meyakinkan umtuk menyebar dengan cepat. Salah satu negara yang terjangkit hallyu[7]dengan skala besar adalah Indonesia. Jika kita lihat bagaimana kemudian budaya Korea yang tumbuh di masyarakat Indonesia melekat dengan erat dan mulai menimbulkan lahirnya budaya-budaya baru dan memudarkan budaya lama. Tidak sampai disitu diplomasi melalui budaya merupakan diplomasi yang paling berdampak besar serta membekas di hati khalayak umum. Sebagaimana Amerika yang bangkit seiring berkembangnya diplomasi budayanya. Dengan mempengaruhi rakyat dari berbagai kalangan, Korea berhasil membangun citra baik dan membuka jalan yang lebih besar untuk banyak kerjasama selanjutnya. Apabila kita perhatikan, Indonesia acapkali menjadi tuan rumah untuk berbagai konser besar yang digelar oleh idol Korea. Tak ayal pula Indoensia melakukan kerjasama dalam bidang industry perfilman.Hal ini membuka peluang besar atas kerjasama aktor non-negara yang menjadi faktor pendukung dalam membangun wajah politik Indonesia di kancah global melalui open diplomacy.

2.3              Dampak K-Pop sebagai representasi soft diplomacy terhadap Perekonomian Indonesia

Beberapa dampak Korean Wave yang sangat nyata adalah ekspansi budaya yang mendorong pergerakan ke arah penataan sistem sosial dengan nilai-nilai, dan norma-norma yang bersifat gobal.  Hallyu sendiri brgerak dengan menghapus batasan tradisional sehingga dalam prosesnya, hallyumenghilangkan nilai tradisional sebagai basis identitas lokal atau nasional. Kemungkinan besar, budaya Korea sendiri telah mengalami sedikit pemudaran keaslian karena telah bercampur dengan globalisasi. Namun begitu, jika dilihat banyaknya asimilasi budaya akibat percampurannya dengan Korea, dapat dikatakan bahwa Korea memiliki hegemoni tersendiri dalam segi budaya dan penyebarannya.

Dalam diplomasi kebudayaan Korea Selatan terjadi proses konsumsi simbolis. Konsumsi simbolis ini terjadi pada konsumsi atas suatu produk yang lebih ditekankan pada nilai-nilai simbolis produk tersebut. Pada saat masyarakat Indonesia membeli benda-benda budaya atau produk produk Korea karena pengaruh Hallyu, yang mereka konsumsi adalah nilai sosial yang terselip di balik tampilan produk-produk kebudayaan itu. Konsumsi simbolis merupakan bagian dari proses konstruksi identitas, karena produk yang digunakan sebnarnya berdampak lebih dari hanya sekedar symbol.

Namun dampak baik dari pengaruh Korea yang selama ini dianggap buruk sebenarnya mendatangkan sisi untung bagi perekonomian Indonesia maupun Korea sendiri. Semakin erat kerjasama yang dibangun, Indonesia juga diuntungkan dalam hal perdangangan. Dengan fans K-pop membeli merchandise atau stuff asli dari Korea, investasi Korea Selatan di Indonesia akan meningkat begitupun sebaliknya. Apabila kita melihat dalam kerjasama ekonomi yang dilakukan dalam bidang perdagangan pada tahun 2005 yang meningkat 32% atau yang setara dengan 13,2 miliar dolar Amerika dibandingkan dengan 2004[8]. Hal ini tentu ada kaitannya dengan bangkitnya perindustrian Korea yang mulai menjamah dunia Internasional pada awal tahun 2000an terutama terlihat jelas pada permintaan barang oleh konsumen Indonesia yang berkaitan dengan Korea sendiri, baik dari segi permintaan aksesoris fangirling hingga trend make up aala Korea yang sedang marak pada saat ini. Jika dilihat dari bentuk yang dikembangkan, dalam hal ini pasar global yang dikembangkan oleh Korea masih memiliki campur tangan pemerintah. Lebih tepatnya, pemerintah melakukan bantuan dan perhatian penuh agar para perusahaan privatnya mampu berkembang dan merambah dunia. Regulasi tidak terlalu ditonjolkan sehingga pemasokan berimplikasi pada pemerintah juga pada aktor individu.

Jika disangkutkan pada penanaman modal asing, hal ini sedikit masuk akal, karena pada dasarnya investasi yang ditanam bukan berupa uang melainkan modal, teknologi dan hal produktivtas lainnya[9]. Dengan adanya mitra antara Korea dan Indonesia dalam beberapa perusahaan multinasional tentu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Banyaknya permintaan pasar oleh konsumen akan barang-barang berbau Korea akan menambah pemasukan pajak dan devisa negara. Meskipun bukan merupakan MNC sekalipun, banyak online shop baik di platform besar layaknya shopee.com, bukalapak.com, dan lain-lain, namun beberapa toko virtual yang menyertakan nama ‘Korean Style’ dibelakangnya pada username Instagram ataupun facebook, maka akan menarik banyak peminat dalam memberikan permintaan, sehingga ekspor-impor akan berjalan lancar. Pada periode Januari-Juni 2018, perdagangan kedua negara tumbuh 10,12% menjadi US$ 8,84[10] miliar dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal tersebut membuktikan adanya kepercayaan dari negara K-Pop tersebut terhadap perekonomian tanah air. Pada September 2018 lalu, diberitakan bahwa Korea Selatan melakukan investasi asing melalui 6 perusahaannya melalui pertemuan Indonesia-Korea Business and Investment Forum di Seoul, Korea Selatan dengan total penanaman modal mencapai 466 juta dolar Amerika[11]. investasi tersebut mencerminkan antusiasme besar pengusaha Korea untuk lebih mendorong kolaborasi bisnis dengan Indonesia. Hal ini tentu akan memberikan banyak keuntungan terhadap pereonomian Indonesia meskipun tidak terlalu terlihat bagi masyarakt luas. Sedangkan demam Korea yang tersebar luas di Masyarakat sendiri berimplikasi nyata pada setiap individu yang melakukan transaksi langsung, dalam hal ini merupakan aktor non state; individu-individu.

 Disadari ataupun tidak, asimilasi budaya kuat terjadi pada era globalisasi yang akhirnya berimplikasi dalam kerjasama berbagai bidang terutama ekonomi serta perdagangan antar kedua negara.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kerjasama antara Indonesia dan Korea sudah terjalin sejak lama. Bahkan kedua negara terus berupaya mengembangkan hubungan dan kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang ekonomi dan budaya. Namun dari sisi budaya sendiri tidak dapat dipungkiri terdapat berapa dampak ataupun pengaruh bagi Indonesia. Beberapa dampak Korean Wave yang sangat nyata adalah ekspansi budaya yang mendorong pergrakan ke arah penataan sistem sosial dengan nilai-nilai, dan norma-norma yang bersifat global. Namun disisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan kerjasama bilateral ini sangatlah mengunntungkan bagi Indonesia dan Korea Selatan, terutama dalam bidang ekonomi.Sebagai bangsa Indonesia bagaimana kemudian kita menyikapi adanya budaya korea. Dalam hal ini segala elmen masyarakat perlu bergerak demi peleestarian budaya namun tidak mengesampingkan transaksi pasar global. Bangsa millenial sendiri sebenarnya mampu melahirkan ide-ide baru yang lebih menunjang kekeratifitasan sehingga mampu menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda.

Dalam hal kerjasama perusahaan dan negara mungkin tidak terlalu terlihat pengaruhnya dalam jangka pendek dan bagi masyarakat luas. Namun dalam kerjasama antar aktor non-negara pengaruh yang kuat terasa berimbas dimasyarakat luas, terutama individu-individu yang saling melakukan transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Anggriawan, Galang. Jurnal, Analisis Dampak Industri K-Pop Korea Selatan terhadap Perekonomian Indonesia.

Mochamad, Yanyan. Quo Vadis: Politik Luar Negeri Indonesia. Elex Media Komputindo. Jakarta, 2017

Wuryandari, Ganewati. Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2016.

Wulandari, Dwi. Ramai Brand Korea Bertarung di Pasar Kosmetik, Siapa Menang?. MIX Online Magazine, 5 Agustus 2016.

Pamungkas, Raka Tantra. “Sosial Budaya: Strategi Efektif dalam Diplomasi Terkini”, dalam Sekolah Dinas Luar Negeri Angkatan 37 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Refleksi Diplomasi Indonesia pada Abad Ke-21. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2013.

Warsito, Tulus dan Kartikasari, Wahyuni. 2007. Diplomasi kebudayaan: konsep dan relevansi bagi negara berkembang : studi kasus Indonesia.Yogyakarta: Ombak

“Gelar Indonesia-Korea Business Summit, BKPT Incar Tiga Sektor”, http://industri.bisnis. com/read/20170308/257/635289/gelarindonesia-korea-business-summit-bkptincar-tiga-sektor

“Peran pemerintah Korea terhadap K-Pop”

https://www.era.id/read/y6UpQV-peran-pemerintah-korea-terhadap-k-pop

“Korea Selatan Menjadi Mitra: Presiden Joko Widodo Mengundang Pengusaha Berinvestasi di Sektor Pariwisata”, Kompas, 15 Maret 2017.

“Korea Selatan Investasi 446 Juta Dolar AS di Indonesia”

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/09/11/pew8d8370-korea-selatan-investasi-446-juta-dolar-as-di-indonesia

“Presiden Ajak Pengusaha Korea Tingkatkan Tingkatkan Investasi Di Indonesia”, http://www.kemenkeu.go.id/Berita/presiden-ajakpengusaha-korea-tingkatkan-investasi-diindonesia, diakses 20 Maret 2017.

“Berapa Nilai Perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan?”

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/09/12/berapa-nilai-perdagangan-indonesia-dengan-korea-selatan, 11 September 2018

http://english.president.go.kr

---

[1] Yanyan Mochamad Yani. Quo Vadis Politik Luar Negeri Indoensia, PT Gramedia : Jakarta, 2017. Hal, 4.

[2]http://english.president.go.kr

[3]Joint Commission Meeting adalah implementasi dari kerjasama yang dilakukan presiden Joko Widodo dengan presiden Park Geun Hye pada 2014 lalu. Kerjasama yang dibahas merupakan kerjasama berbagai bidang; politik, ekonomi, sosial budaya, hubungan aktor non-state, hingga isu regional maupun kepentingan dua negara tersebut.

[4]“Presiden Ajak Pengusaha Korea Tingkatkan Tingkatkan Investasi Di Indonesia”,

http:// www.kemenkeu.go.id/Berita/presiden-ajakpengusaha-korea-tingkatkan-investasi-diindonesia, diakses 20 Maret 2017.

[5]Jurnal oleh Reza Lukmanda Yudhantara, Korean Wave (Hallyu) sebagai Soft Diplomasi Korea Selatan.

[6] Peran Pemerintah Korea Terhadap K-pop

https://www.era.id/read/y6UpQV-peran-pemerintah-korea-terhadap-k-pop

[7] Sebutan untuk demam korea yang marak terjadi pada saat ini bersamaan diseluruh dunia.

[8] “Analisis Dampak Industri K-Pop Korea Selatan terhadap Perekonomian Indonesia”, jurnal oleh Galang Anggriawan.

[9]Khasan Ashari. Kamus Hubungan Internasional, Bandung: Yogyakarta, 2015, hal 194

[10] Berapa Nilai Perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan?

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/09/12/berapa-nilai-perdagangan-indonesia-dengan-korea-selatan

[11] “Korea Selatan Investasi 446 Juta Dolar AS di Indonesia”

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/09/11/pew8d8370-korea-selatan-investasi-446-juta-dolar-as-di-indonesia